Ada Dugaan Kartal Garam di Lahan HPL Pemprov NTT, Kemendag : Usut Tuntas!

Kartel Garam NTT

Tambak garam eks PT. Panggung Guna Ganda menjadi perhatian setelah Kejagung RI melakukan penyelidikan atas dugaan ‘permaianan’ kartel impor garam di lahan tersebut. Seperti diketahui, lahan seluas 2.000 hektar itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT oleh Badan Pertanahan NTT—setelah sebelumnya ditetapkan sebagai lahan terlantar oleh Pemerintah Pusat). Merespon hal itu, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk melakukan proses hukum terhadap adanya dugaan kasus ini secara tuntas.

“Kami mendukung penuh terhadap Kejaksaan Agung untuk memroses kasus ini secara tuntas. Kami serahkan kepada Kejaksaan untuk memrosesnya secara tuntas,” ujar Agus Suraparmanto didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, saat kunjungi tambak garam di NTT.

Ia merasa yakin Kejaksaan Agung akan bertindak profesional dalam melakukan proses penyelidikan terhadap adanya dugaan kasus permainan kartel impor garam itu.

Kasus kartel garam mencuat di tengah upapa pemerintah meningkatkan produksi garam dalam negeri. Presiden Joko Widodo mensyaratkan perusahaan yang ingin memperoleh izin impor garam maka perusahaan wajib memiliki dan memproduksi garam sendiri pada tambak dengan luas minimal 2.250 Ha. Namun kemudian, Kejagung RI mengendus adanya dugaan penggunaan lahan eks tambak garam PT. PGGS itu oleh mafia/kartel impor garam.

Dengan mendapatkan Surat Kerja Sama pengelolaan lahan tambak garam itu, lanjutnya, perusahaan-perusahaan pengimpor dapat mengajukan izin impor garam ke Kementerian Perdagangan. 

“Hanya dengan berbekal Surat Kesepakatan Kerjasama pengelolaan tambak garam dengan Pemprov NTT, perusahaan-perusahaan pengimpor garam sudah dapat mengajukan dan mendapatkan izin impor garam tanpa harus mengelola/memproduksi garam pada lahan yang sudah dikerjasamakan.  Jadi ini terkait dugaan mafia/kartel impor garam,” ungkap sumber yang enggan ditulis namanya, seperti dikutip laman suaraflobamora.com

Menurut sumber tersebut, ada 7 perusahaan dan 1 koperasi yang menguasai lahan bersertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov NTT.  Sebanyak 4 perusahaan telah telah menandatangani kerjasama dengan Pemprov NTT, yakni : 1) PT, Cladtek Asia Spool Base dengan luas 50 Ha; 2) PT. Timor Levesstock Lestari, seluas 600 Ha; 3) PT. Timor Garam Lestari, seluas 475 Ha; dan 4) PT. Tjakrawala Timor Sentosa, seluas 300 Ha.

Sedangkan 3 perusahaan masih dalam proses kontrak, yakni PT. Pariwisata Timor Megah, PT. Garam Indo Nasional dan   PT. Multi Garam Indonesia, seluas 300 Ha. Sedangkan 1 Koperasi, yakni Koperasi Oninama menguasai sekitar 300-an hektar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here