Begini Usul Anggota DPR RI Atasi Persoalan Harga dan Kualitas Garam

Terdapat dua persoalan garam yang selalu berulang setiap tahun, yakni mengenai harga anjlok dan kualitas garam rakyat yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi industri. Untuk menangani masalah itu, Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mengusulkan agar pemerintah melakukan pendekatan secara regionalisasi (kewilayahan). 

“Regionalisasi akan mampu mengatasi masalah penggaraman lebihj cepat, terutama soal harga dan kualitas. Cakupan wilayah yang lebih terbatas akan menjadikan penanganan lebih efektif,” ujarnya di Rembang, Senin (9/3). 

Regionalisasi, lanjut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini, mendesak dilakukan untuk memproteksi petambak garam. Mulai dari edukasi, pendampingan, hingga distribusi. Regionalisasi juga diharapkan mampu mengatasi anjloknya harga garam. Dalam hal ini mengambil peran dalam advokasi harga.

Sementara, untuk mengatasi rendahnya kualitas garam, Marwan meminta pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan pendampingan melalui program PUGAR.

“Fasilitasi dan pendampingan kepada petani garam perlu lebih ditingkatkan. Salah satunya dengan lebih mengoptimalkan program pengembangan usaha garamrakyat (Pugar) agar semua garam petani benar-benar memenuhi SNI,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seperi diketahui, kualitas garam rakyat masih di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) karena kadar NaCl kurang dari 94 persen. Padahal, standar untuk garam konsumsi berkadar NaCl setidaknya 94 persen dan garam industri memerlukan kadar NaCl di atas 97 persen.

Menurut Marwan, program pemberdayaan petani juga harus didukung kebijakan lain, di antaranya impor. Pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil langkah impor.

“Dalam hal ini, edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan kepada petani garam juga mesti ditujukan untuk memacu kualitas sehingga dapat menekan impor garam,” pungkas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here