Data Garam Jadi Persoalan Utama Perbaikan Tata Kelola Garam Nasional

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, sejauh ini cukup kelimpungan menjelaskan tata kelola garam di Indonesia. Faisal mengaris bawahi data produksi dan importasi garam yang anomali atau tidak menemui titik keseimbangan. Data kebutuhan garam dalam negeri masih menjadi permasalahan utama pengembangan industri yang menggunakan garam. Ketidakjelasan data menjadikan tata kelola garam nasional terkendala dari tahun ke tahun.

“Data yang saya punya menunjukkan ada kenaikan produksi diikuti kenaikan impor. Begitu juga sebaliknya, ini agak repot menjelaskannya,” katanya dalam webinar ‘Mampukah Indonesia Swasembada Garam?’, Jakarta, Kamis (3/12).

Berdasarkan data 2015-2019, produksi garam di dalam negeri mengalami gejolak yang signifikan. Mulai dari produksi sekitar 2,8 juta ton, lalu anjlok hanya 100.000 ton, naik 900.000 ton, naik 1,5 juta ton, lalu kembali menuju 2,8 juta ton.

Sedangkan di periode yang sama, aliran impor garam juga cenderung stabil pada level yang cukup tinggi. Mulai dari 1,9 juta ton, bergerak menjadi 2,1 juta ton, naik menjadi 2,6 juta ton, naik menjadi 2,8 juta ton, dan melandai ke kisaran 2,6 juta ton.

Karenanya, lanjut Faisal, persoalan yang terjadi di industri garam bisa mudah terurai manakala data yang berada di semua pihak akurat dan terpadu. Hal ini juga bisa menjadikan kinerja impor menjadi lebih baik ke depannya.

“Jika data tersebut benar, maka ada persoalan impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Artinya ada garam yang merembes,” lanjutnya. 

Sekali lagi, ia menegaskan, kejadian produksi dan importasi yang naik bersamaan cukup mengherankan. Sementara kebutuhan garam nasional juga relatif stabil dan tidak terlampau bergejolak tinggi.

Sepanjang 2015-2019, kebutuhan garam nasional bergerak stabil di level 3,8 juta ton sampai 4,1 juta ton. Rincinya, garam tersebut diperuntukan kepada industri petrokimia (1,8 juta ton), industri kertas (700.000 ton), industri mamin (500.000 ton), pengasinan ikan (500.000 ton), konsumsi rumah tangga (400.000 ton), dan lainnya (300.000 ton).

Deputi Bidang Koordinasi Kemenkomarves Safri Burhanuddin mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi beragam permasalahan garam nasional. Di sisi produksi, garam nasional sebagian besar masih dalam level kualitas produksi atau KP 2,  jumlahnya sekitar 40%.

“Kuantitas produksi nasional pun belum bisa memenuhi kebutuhan industri, sehingga impor garam industri naik tiap tahun. Masih ditemukan peredaran garam konsumsi tidak beryodium,” katanya.

Lalu, penggunaan teknologi dalam pergaraman rakyat masih belum optimal. Bahkan, kapasitas masyarakat dalam menerapkan teknologi masih rendah. Distribusi sarana-prasarana produksi garam masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kemudian, status lahan yang masih tumpang tindih penggunaan. Beberapa investor juga masih belum berkomitmen penuh atas lahan yang telah diberikan,” ujarnya.

Masalah harga garam lokal dengan mekanisme pasar juga tidak menguntungkan sama sekali bagi petani garam. Ketika produksi meningkat banyak garam lokal yang tidak terserap industri.

“Jumlah dan skala produksi pabrik pengolah garam masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Strategi Perbaikan Garam

Kendati demikian, Safri juga mengakui pemerintah dengan empat kementerian terkait akan mencoba mengurai permasalahan industri garam domestik. Mulai dari upaya ekstensifikasi lahan garam sehingga kuantitas produksi meningkat.

Misalnya dengan pembuatan lahan baru di Teluk Kupang, Malaka, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, dan Sumbawa.

Kemudian, intensifikasi lahan juga akan dikejar dengan pengintegrasian lahan, perbaikan saluran produksi, hingga penerapan teknologi pergaraman.

“Kami juga akan mendiversifikasi produk terhadap produk turunan garam seperti artemia, garam spa, garam souvenir dan lainnya,” ujarnya.

Pengendalian harga garam juga akan ditempuh untuk mengurangi kerugian petambak garam serta upaya penyerapan garam rakyat.

“Per Agustus 2020, dilaporkan penyerapan terealisasi 1,04 juta ton garam atau sekitar 95%. Target Agustus 2020-Juli 2021 mencapai 1,2 juta ton, realisasi per Oktober 2020 sebanyak 271.393 ton,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here