DPR: Impor Garam Tidak Bisa Dihindari

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyatakan impor garam saat ini, memang tak bisa dihindarkan. Karena adanya kebutuhan industri yang tak bisa terpenuhi oleh produksi garam nasional.

“Tapi itu hanya untuk jangka pendek harusnya. Untuk jangka panjang, pemerintah semestinya bisa membuat suatu peta jalan untuk mempersiapkan kemandirian dan kedaulatan, baik kualitas maupun kuatitas, untuk masalah garam ini,” kata Amin sapaanya (29/9/2021).

Pada tahun 2020, tercatat Indonesia mengimpor garam hampir 3 juta ton, dengan porsi terbesar ditempati oleh Australia dengan 70 persen dan 28 persen dari India. Sisanya dari beberapa negara lain.

“Sumber daya Indonesia memungkinkan hal ini. Dimana Indonesia mampu mandiri dan berdaulat untuk semua jenis komoditas yang dimiliki Indonesia, dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan sumber daya yang ada,” ucapnya.

Ia mengakui bahwa untuk membangun industri garam yang mampu memenuhi kemandirian dan kedaulatan bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat dinikmati dalam jangka pendek.

“Masalahnya memang komitmen politik pemerintah. Apakah para pejabat kita mau berfikir untuk jangka panjang atau tidak. Harus jelas progresnya dan pertumbuhannya. Jangan seperti sekarang, demandnya bertambah tapi produk nasional untuk komoditas yang diimpor itu tidak bertambah. Malah impornya yang terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,” ucapnya lagi.

Amin menegaskan jika pemerintah tak memulai kebijakan jangka panjang maka potensi Indonesia menjadi negara importir akan terbuka luas. Padahal Indonesia memiliki sumber daya.

“Ini kan tidak boleh terjadi. Yang namanya investasi itu pasti nilainya besar dan hasilnya tidak sim salabim. Butuh waktu. Impor memang langkah paling gampang. Tapi bangsa kita akan menjadi pangsa pasar dan devisa kita lari keluar negeri,” papar Amin.

Belum jika dikaitkan dengan para pelakunya, yaitu para petani. Misalnya para petani garam dan petani cabai yang baru saja ditemui olehnya di Madura.

“Produk mereka ini merupakan gantungan hidup mereka. Kalau garam hanya dihargai Rp500 per kilogram atau cabai hanya Rp2 ribu per kilogram bagaimana mereka menutup ongkos produksi mereka. Jangan bicara keuntungan lah. Butuh niat nyata dari pemerintah, bukan hanya di atas kertas,” paparnya.

Ia mengharapkan dengan adanya peta jalan, maka produksi komoditas, bukan hanya garam, dapat meningkat.

“Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Seperti garam ini, kan masalahnya adalah kadar NaCl-nya yang tak memenuhi spesifikasi untuk industri. Tapi harusnya kan dipilah. Tak semua industri membutuhkan kadar NaCl yang di atas 97 persen. Kalau industri kimia atau farmasi memang mereka butuh yang 99 persen. Tapi kalau penyamakan kulit kan hanya 95 persen. Atau rumah tangga kan 94 persen. Artinya pemerintah harusnya bisa mengawal ini semua. Yang bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri ya pakai yang dalam negeri,” paparnya lagi.

Kalau memang dinyatakan produksi dalam negeri tak mencukupi secara jumlah, kenyataannya produksi garam rakyat tidak terserap. Jangan produk impor masuk ke dalam kebutuhan rumah tangga.

“Pemerintah seharusnya melakukan pengawalan pada pengaplikasian skema penyerapan inj dan melakukan langkah investasi untuk jangka panjang. Baik dari segi mempersiapkan petani untuk memproduksi jumlah yang dibutuhkan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Ya, tiga tahun ke depan mungkin masih impor tapi semakin lama kan bisa menurun jumlah impornya,” kata Amin tegas.

Ia menyebutkan bicara kedaulatan maka bicara surplus. Bicara kemandirian itu artinya produk komoditas tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ketahanan pangan itu artinya pangan tersedia.

“Tapi kalau tersedianya karena impor artinya kita tidak mandiri. Apalagi berdaulat. Bayangkan cabe saja kita impor. Bagaimana nasib petani kita yang memang menggantungkan hidup pada produk pertanian mereka,” pungkasnya.

Sumber: KedaiPena

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here