Dukungan Pemprov Dibutuhkan Untuk Industrialisasi Garam Di NTT

Industrialisasi garam

Industrialisasi garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan dukungan kemudahan regulasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT guna menyokong peningkatan produksi garam dalam negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan perlunya dukungan kemudahan regulasi dari Pemprov NTT untuk mengembangkan industri lahan penggaraman di Provinsi NTT. “Lahan yang tersedia di NTT kami anggap cukup luas (untuk membuka lahan penggaraman), terutama di Pulai Timor maupun Flores,” ucapnya kepada media.

Dia mengatakan pihaknya membangun komunikasi yang internsif dengan Pemprov NTT terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh investor. “Rapat koordinasi (dilakukan) intensif hampir tiap minggu dalam bulan terakhir ini,” terangnya.

Terdapat tiga perusahaan yagn sudah mendapat kontrak dari Pemprov NTT, dan ada 3 sedang proses kerjasama untuk industri lahan garam. Posisi pemerintah pusat menjembatani Pemprov dengan investor yang memiliki kendala teknis. “Seperti kemudahan regulasi, teknologi produksi garam, dan dukungan infrastruktur,” tuturnya.

Sebelumnya, Safri Burhanuddin mengatakan Indonesia masih belum bisa mencapai swasembada garam. Sebabnya, kebutuhan garam terus meningkat setiap tahunnya. produksi garam dari metode tradisional hanya bisa menghasilkan garam sekitar 50-60 ton per hektare per tahun. Padahal, dengan metode yang lebih intensif, ia memperkirakan produksi bisa 100-150 ton per hektare per tahun. Dengan angka produksi seperti itu dan lahan yang ada, ia meyakini Indonesia bisa swasembada garam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here