Haruskah Impor Garam?

impor garam
Oleh : Zidan  Syahadid

Secara umum, impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang/ jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan.Suatu negara melakukan kegiatan impor biasanya karena adanya kebutuhan akan produk tertentu di dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi sendiri, atau untuk menambah cadangan. Selain itu, kegiatan impor dilakukan untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi potensi keluarnya devisa ke luar negeri.Akan tetapi,kegiatan impor yang terlalu sering dilakukan mampu melemahkan nilai tukar rupiah.Salah satu kegiatan impor tersebut adalah impor garam.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam Indonesia periode (Januari-Februari 2018) mencapai 299 ribu ton dengan nilai US$ 9,5 juta. Volume impor tersebut naik 62% dari periode yang sama tahun sebelumnya hanya 184 ribu ton. Sementara impor garam pada 2017 naik 19% menjadi 2,53 juta ton dari tahun sebelumnya 2,14 juta ton. Sementara nilainya justru turun 2,81% menjadi US$ 83,6 juta dari tahun sebelumnya US$ 86 juta.Menurut data Bank Indonesia setiap tahun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah,tahun 2016 pada kisaran Rp 13.307,2017 berkisar pada Rp 13.384,dan 2018 berkisar Rp 13.882.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang beriklim tropis dan memiliki garis pantai (99.093 km) terpanjang ke 2 dunia .Selain itu, 3.25 juta km²(2/3) wilayah Indoneisa berupa lautan sehingga sesuai untuk memproduksi garam dengan jumlah yang banyak.Hal ini didukung oleh konvensi hukum laut PBB yang ke-111 7 Oktober 1982, Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (Archipelagic States) untuk dicantumkan dalam pasal-pasal khusus, yaitu Pasal 46 – 54 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982.

Konvensi hukum laut internasional menetapkan batas-batas lautan:Luas lautan teritorial setiap negara adalah 12 mil laut diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar atau garis pantai (base line) ketika air surut,zona tambahan menyatakan bahwa batas lautan selebar 12 mil laut yang dihitung atau diukur dari garis atau batas luar lautan teritorial, pada 21 Maret 1980, Indonesia lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Lantas mengapa Indonesia masih mengimpor garam dari luar negeri?

Alasan yang pasti dan nyata yaitu kebutuhan akan garam berkualitas lebih besar dibandingkan dengan produksi garam dalam negeri sehingga perlu adanya pemenuhan kebutuhan,dan salah satunya dengan impor.Berdasarkan data neraca garam Indonesia, stok awal garam pada 2017 mencapai 789,9 ribu ton. Sementara jumlah pasokan mencapai 2,2 juta ton, berasal dari produksi domestik 916,9 ribu ton ditambah impor sebanyak 2,2 juta ton. Sehingga secara akumulasi persediaan garam sepanjang tahun lalu mencapai 3,9 juta ton.Jika ditotal konsumsi garam domestik ditambah untuk pangsa ekspor mencapai 3,55 juta ton. Maka stok akhir tahun lalu, yakni selisih antara persediaan dengan penggunaan mencapai 349,5 ribu ton.

Adapun penyebab produksi garam domestik menjadi rendah baik kuantitas dan kualitasnya:

Pertama,anjloknya produksi domestik akibat tingginya curah hujan membuat garam langka di pasaran. Imbasnya, harga garam melambung. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah terpaksa 75 ribu ton mengimpor garam dari Australia.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan adanya faktor cuaca seperti kelembaban udara yang mempengaruhi kualitas dan kandungan garam.” Humidity (kelembaban udara) kita kan tinggi 80 persen. Dibandingkan Australia cuma 30 persen. Sehingga tingkat kekeringan kristal maupun kemurnian kristalnya itu yang terbentuk yang ada di Australia”.Kelembaban udara merupakan akibat dari penguapan atau evaporasi air laut oleh matahari.

Kedua,berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/ tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.Bahan kimia beracun yang terdapat dalam sampah akan mencemari air laut sehingga berbahaya untuk diolah menjadi garam.

IPEN dan National Toxic Network (NTN), sebuah lembaga nirlaba yang bermarkas di Australia. Kedua lembaga tersebut merilisnya dalam bentuk laporan yang lengkap dan jelas berjudul “Panduan Polutan Laut: Ancaman Beracun bagi Manusia dan Kehidupan Laut.”Dalam rilisnya, disebutkan bahwa laut kini sudah tercemar oleh kimia beracun, termasuk pestisida berbahaya, obat-obatan, dan polutan organik persisten (POPs) seperti Polychloro biphenyls (PCB), yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat.

Ketiga,garam yang diproduksi oleh petani dihasilkan oleh proses evaporasi atau penguapan alami air laut dengan alat yang sederhana. Garam yang dihasilkan melalui proses penguapan alami yang sederhana itu menghasilkan kristal natrium clorida atau NACl berkisar 86%–92%.Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-Dag/PER/12/2015 tentang Impor Garam, garam konsumsi mengharuskan kadar NaCl minimal 94,7 persen. Adapun garam sebagai bahan penolong industri, merujuk aturan yang sama, butuh kadar NaCl minimal 97 persen.

Keempat,kurang mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sehingga rendahnya produktivitas para petani garam di Indonesia.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan luas lahan yang dimiliki oleh petani garam mencapai 24.000  – 25.000 hektare (ha), sedangkan PT Garam  hanya memiliki 5.340 ha lahan.Produktivitas PT Garam diperkirakan berada pada kisaran 80 — 100 ton per ha, sedangkan petani garam hanya bisa menghasilkan 60 — 80 ton per ha.

Penyelesaikan masalah-masalah garam nasional tersebut dibutuhkan solusi yang tepat,seperti:

Memperluas lahan pertanian garam dan menguasai teknologi modern sebagai upaya peningkatkan mutu dan kuantitas serta menekan angka impor per tahunnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mencari solusi dari masalah Garam Nasional. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono memimpin Rapat Koordinasi Permasalahan Garam, Jum’at (8/9/2017).

Deputi Agung menerangkan bahwa sedikitnya sudah ada 2 opsi untuk mencapai target swasembada garam 2019, “Yang pertama yaitu dengan intensifikasi teknologi dan cara kedua dengan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi itu dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan BPPT, satu lagi yang paling  cepat dilaksanakan adalah ekstensifikasi lahan, lahan ini sudah ada untuk tahun ini yang wajib untuk dikembangkan.” (Jakarta:Kemenko Maritim)

Pemerintah dalam merancang kebijakan mengenai garam nasional harus memperhatikan berbagai hal mulai dari dampak baik hingga buruknya agar tidak terjadi permasalahan baru dikemudian harinya.Kebijakan yang dirancang juga harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, ketersediaan lahan dan kurangnya pembinaan petani garam dari pemerintah adalah faktor yang menghambat program swasembada garam nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas dan matang agar bisa memutus ketergantungan garam impor akibat dari industri garam yang masih bermasalah.

Jadi,banyaknya permasalahan garam nasional  yang belum terselesaikan menjadi alasan Indonesia untuk mengimpor garam sebagai upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional yang tinggi.Indonesia harus mampu bersaing baik harga,kuantitas maupun kualitas antara garam domestik dengan garam impor.Oleh karena itu,pemerintah dengan regulasinya dan peran masyarakat sangatlah penting agar masalah garam domestik berkurang satu per satu.Dengan begitu,optimalisasi produksi garam domestik dan pemanfaatannya secara maksimal dapat terlaksana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here