Izin Impor Garam Diperketat

Pemerintah memutuskan merubah mekanisme impor untuk industri. Rrekomendasi izin impor garam yang sebelumnya  berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini akan dikeluarkan oleh di Kementerian Perindustrian. Selain itu, importasi juga langsung dilakukan oleh industri pengguna, tanpa perantara perusahaan importir.

Pemindahan wewenang tersebut dilakukan pemerintah bertujuan menyederhanakan importasi untuk memenuhi kebutuhan pelaku industri. Selain itu, pemerintah juga ingin menghilangkan rembesan garam industri ke pasar konsumsi.

“Bahwa memang tadi seperti yang disampaikan pak Menko telah diputuskan oleh presiden bahwa perizinan untuk importasi bahan baku gula dan garam industri nanti akan diserahkan kepada kami, Kemenperin,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan dalam memberikan izin pihaknya akan menggunakan mekansie yang ketat. Selain itu akan melibatkan pihak ketiga. 

“Kami ingin sampaikan bahwa kami di Kemenperin memiliki mekanisme ketat di dalam verifikasi. Khususnya berkaitan dengan jumlah kebutuhan garam atau gula untuk industri penggunanya. Kami menggunakan dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang Sucofindo sehingga hasil verifikasi kami harap menjadi objektif,” ungkapnya.

Sementara, para pelaku industri gula rafinasi justru menilai kebijakan tersebut justru akan menyulitkan pihak industri.

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengatakan terkait rencana itu pihaknya masih berkomunikasi dengan Kemenperin untuk kejelasan skema yang dimaksud.

“Apa yang dimaksud impor dilakukan langsung oleh industri pengguna karena jika dilakukan langsung maka artinya melakukan impor Gula Kristal Rafinasi [produk jadi]. Kalau saat ini yang diimpor adalah raw sugar yang akan diolah menjadi gula kristal rafinasi kecuali sebagian kecil kebutuhan gula spesifikasi khusus yang belum diproduksi dalam negeri,” katanya, seperti dikutip dari bisnis.com 

Bernadi mengemukakan untuk itu pihaknya masih menanti klarifikasi dari Kemenperin atas berita tersebut. Sementara perihal peralihan pemberian persetujuan izin impor ke Kemenperin, selama mekanismenya menjadi lebih cepat dan jelas maka tentu menjadi positif.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here