Erna, S.P. - Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

Garam merupakan salah satu jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat yang merujuk pada senyawa kimia Natrium Clorida (NaCl). Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa garam hanya dibutuhkan di kalangan masyarakat dalam pengolahan pangan baik sebagai penambah cita rasa, pengawet makanan maupun memperbaiki tekstur daging. Padahal garam dimanfaatkan oleh berbagai industri, yakni industri farmasi, industri kimia, industri aneka pangan, industri perminyakan dan industri perikanan/pengasinan serta berbagai industri lainnya.

Setiap tahun pemerintah melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam bagi pelaku industri dan menutupi kekurangan garam konsumsi yang tidak dapat diperoleh dari produksi dalam negeri. Akhir Maret 2018 tercatat bahwa pemerintah telah mengimpor garam sebanyak 3,04 juta ton dari 3,7 juta ton yang ditetapkan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pihak industri (Okezone.com, 2018). Berbagai spekulasi bermunculan di tengah masyarakat mengenai keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak tertentu melalui pemberlakuan impor garam. Sebab Indonesia tercatat telah melakukan impor beberapa komoditas seperti beras, tepung terigu, daging, gula pasir dan beberapa bahan pangan lainnya. Ditambah lagi setiap tahun Indonesia juga melakukan impor garam.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratan, sehingga sangat ironis apabila Indonesia setiap tahun melakukan impor garam. Beragam kendala menjadi penyebab sulitnya pengembangan

industri garam di Indonesia. Terdapat tiga kendala yang umum dihadapi para petambak garam dan industri garam, yakni: (a) perubahan iklim, (b) produksi dan produktivitas yang rendah, dan (c) kualitas yang tidak memenuhi standar industri.

a)   Aspek Iklim

Iklim merupakan keadaan alam yang meliputi intensitas curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, dan suhu. Proses produksi garam memerlukan air laut sebagai bahan utama, lahan sebagai area penjemuran dan iklim sebagai sumber energi utama dalam proses pengeringan. Sehingga areal pegaraman perlu mempertimbangkan keadaan iklim yang sesuai.

Menurut Puska PDN (2011) terdapat beberapa syarat iklim agar proses produksi garam dapat berlangsung dengan optimal dan dipanen tepat waktu, yakni: (1) Curah hujan tahunan yang rendah antara 1000-1300 mm/tahun. (2) Mempunyai sifat kemarau panjang yang kering, yaitu selama musim kemarau tidak pernah terjadi hujan (salah musim) dan lama kemarau kering minimal 4 bulan (120 hari). (3) Mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang cukup atau jarang mendung/berkabut. Semakin panas suatu daerah maka penguapan air laut akan semakin cepat. (4) Mempunyai kelembaban rendah/kering karena semakin kering udara di daerah tersebut maka penguapan akan semakin cepat.

Perubahan iklim yang cukup ekstrim terjadi di tahun 2016 yang menyebabkan intensitas curah hujan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan iklim mengakibatkan waktu panen garam menjadi lebih lama, kualitas garam menurun, dan tidak tercapainya target produksi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa produksi garam rakyat tahun 2016 hanya 188 ribu ton turun drastis dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,9 juta ton akibat kemarau basah (Zonautara.com, 2017).

Masalah serupa juga dialami PT Garam dimana produksi garam hanya mencapai 25.500 ton pada tahun 2016 dan 194.300 ton pada tahun 2017 dari target produksi 315.500 ton akibat curah hujan yang tinggi di awal tahun (Kontan.co.id, 2017).

b)   Aspek Produksi dan Produktivitas

Setiap tahun terjadi peningkatan kebutuhan garam seiring berkembangnya beberapa industri yang menggunakan garam sebagai bahan tambahan atau pun bahan pokok dalam proses produksi. Akan tetapi, kesempatan tersebut yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas pangsa pasar garam dalam negeri justru tidak diimbangi oleh peningkatan produksi garam. Sampai saat ini, sebagian besar produksi garam dilakukan secara individual oleh petani garam sehingga produktivitas dan kualitas garam relatif rendah serta tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh industri dalam negeri (Effendy, et. al., 2016).

Badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT) memperkirakan luas lahan yang dimiliki oleh petambak garam mencapai 24.000-25.000 hektar, sedangkan PT Garam hanya memiliki 5.340 hektar lahan. Namun, produksi garam rakyat dikelolah pada luas areal rata-rata sebesar 0,5-3 hektar dengan letak yang terpencar-pencar. Kondisi tersebut menyulitkan pengembangan garam dalam skala besar yang terintegrasi dan efisien yang membutuhkan lahan datar yang cukup luas sekitar 4 ribu sampai 6 ribu hektar untuk mendapatkan manfaat dari skala ekonomi (Puska PDN, 2012).

Selain dari sisi produksi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, produktivitas garam rakyat hanya berkisar 60-80 ton per hektar dan produktivitas PT Garam berkisar 80-100 ton per hektar (Bisnis.com, 2017). Faktanya, produktivitas garam nasional masih cukup rendah dibandingkan Australia yang memiliki produktivitas 350 ton per hektar.

  • Aspek Kualitas

Kualitas garam yang dihasilkan petambak garam atau industri kecil belum memenuhi kebutuhan pihak industri. Hampir keseluruhan garam Indonesia diproduksi menggunakan teknologi penguapan air laut dengan memanfaatkan tenaga sinar matahari (solar evaporation) pada areal (petak) yang kecil, sehingga berdampak pada ketidakseragaman garam yang dihasilkan dari sisi kualitas. Garam rakyat memiliki kandungan NaCl berkisar 81% – 96% (Ardiyanti, 2016).

Menurut Kemenperin (2014), kualitas garam yang dibutuhkan oleh industri mengandung kadar NaCl yang tinggi minimal 97 persen. Selain itu, kualitas garam juga harus memenuhi beberapa syarat berikut; (1) bagi industri aneka pangan, ambang batas maksimal 400 ppm kandungan logam berat seperti kalsium dan magnesium, (2) bagi industri Chlor Alkali Plant, ambang batas maksimal 200 ppm dan kadar air yang rendah, dan (3) bagi industri farmasi membutuhkan kadar NaCl 99,9-100 persen untuk memproduksi infuse dan cairan pembersih.

Kesimpulan

Pengembangan industri garam di Indonesia masih terkendala oleh perubahan iklim yang sulit dihindari setiap proses produksi garam. Perubahan iklim bahkan dapat mengakibatkan gagal panen baik di tingkat petambak garam maupun PT Garam. Produktivitas garam rakyat dan PT Garam yang cukup rendah dibandingkan negara importer garam serta kualifikasi garam nasional yang belum memenuhi standar industri. Berbagai kendala tersebut tidak mustahil untuk diatasi apabila pemerintah, petambak garam dan industri bersedia bekerjasama mengembangkan industri garam agar dapat diperoleh  manfaat  ekonomi  yang  lebih  besar  dan  berkelanjutan.  Dengan  demikian, sangat  penting  menerapkan  teknologi  yang  canggih  dan  melakukan  upaya  intensif kepada petambak garam guna meningkatkan produksi garam yang berkualitas.

REFERENSI

Ardiyanti, S.T. (2016). Produksi Garam Indonesia. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan. Diakses tanggal 31 Maret 2018 dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi_BRIK Garam.pdf.

Bisnis.com, (2017, 23 November). Pacu Produksi Garam dengan Membuka Lahan Baru. Diakses tanggal 4 April 2018 dari http://m.bisnis.com/industri/read/ 20171123/99/711833/pacu-produksi-garam-dengan-membuka-lahan.

Effendy, M., Heryanto, A., Sidik, R. F., Muhsoni, F.F. (2016). Perencanaan Usaha Korporatisasi Usaha Garam Rakyat. Jakarta: Secretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Perindustrian. (2014). Kebutuhan Garam Nasional per Tahun 2,6 Juta Ton. Diakses tanggal 31 Maret 2018 dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/11752 /Kebutuhan-Garam-Nasional-per-Tahun-2,6-Juta-Ton.

Kontan.co.id. (2017, 13 Desember). PT Garam Gagal Mencapai Target Produksi Di 2017. Diakses tanggal 4 April 2018 dari https://industri.kontan.co.id/news/pt-garam-gagal-mencapai-target-produksi-di-2017.

Okezone.com. (2018, 25 Maret). Impor 676.000 Ton Garam, Kemenperin Jamin Tidak Rembes ke Pasar. Diakses tanggal 31 Maret 2018 dari https://economy.okezone. com/read/2018/03/20/320/1875536/impor-676-000-ton-garam-kemenperin-jamin-tidak-rembes-ke-pasar.

Pusat   Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (PUSKA PDN). (2011). Analisis Kebijakan Harga Garam Nasional. Jakarta: Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan.

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (PUSKA PDN). (2012). Penerapan Supply Chain Management untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Distribusi Pada Kasus Garam. Pusat Kebijakan dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Zonautara.com. (2017, 28 Juli). Perubahan Iklim Pengaruhi Anjloknya Produksi Garam. Diakses tanggal 4 April 2018 dari http://zonautara.com/blog/2017/07/28/ perubahan-iklim-pengaruhi-anjloknya-produksi-garam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here