KPPU Minta Aturan Impor Garam Dirubah

Komisi Pengawas Persaingan Usaga (KPPU) meminta pemerintah untuk merubah kebijakan tata niaga impor garam dalam waktu dekat. Perubahan dimaksud untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar oleh importir garam, seperti kasus garam industri bocor ke pasar konsumsi. 

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, mengatakan garam industri impor tidak diperkenankan untuk masuk pasar, dimana jika ada kebocoran garam impor yang masuk pasar bisa menekan garam lokal. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi ini KPPU menyarankan bahwa penentu impor garam adalah industri pengguna bukan importir.

“Kita masih impor karena kualitas garam rakyat masih rendah. Tapi kebijakan impor harus dirubah, agar rakyat tidak tertekan. Kami merekomendasikan yang impor benar-benar industri pengguna bukan importir,” kata Guntur, di Makasar, Jumat (7/2). 

Guntur menjelaskan rendahnya kualitas garam yang dihasilkan oleh para petambak garam berdasarkan pengujian dari industri makanan dan minuman, menyebabkan garam lokal sulit bersaing dengan produk luar negeri. 

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk membuat neraca garam yang lebih tepat, sehingga serapan garam dalam negeri lebih dapat dioptimalkan. 

“Perlu data valid, data produksi dan konsumsi. Agar garam lokal teralokasi ke industri-industri,” ujarnya. 

Seperti diketahui, data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tahun 2020 impor garam mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta ton. Sebelumnya, tahun 2019 kebutuhan impor garam sebanyak 2,6 juta ton.

Kenaikan impor garam di tahun ini mencapai 300.000 ton. Sebab garam dalam negeri belum bisa digunakan untuk industri karena kurangnya kandungan Natrium klorida (NaCL).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here