Beranda Kolom Membaca Petambak Garam di Dusun Soro’an, Sampang

Membaca Petambak Garam di Dusun Soro’an, Sampang

petambak garam

Upaya Menumbuh-kembangkan Sistem dan Kelembagaan Pembiayaan yang Melayani Kepentingan Petambak

Oleh : Saiful Bari

Menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan bagi petambak garam jelas merupakan suatu hal yang amat penting demi menggapai kemandirian swasembada garam yang lebih baik. Tanpa ada sistem dan kelembagaan yang berpihak kepada petambak, swasembada garam cenderung sulit digapai. Ini jelas merupakan sesuatu yang memperihatinkan, karena realitas kehidupan di Indonesia, secara nyata menunjukkan bahwa petambak merupakan bagian inheren atas pesatnya perekonomian Indonesia.

Dengan perkataan lain, ketika sistem dan kelembagaan pembiayaan bagi petambak ini tidak ditumbuh-kembangkan, maka jangankan menggapai kemandirian swasembada garam, atau yang lebih luas lagi industrialisasi garam, menggapai kemandirian petambak pun akan menjadi sulit.

Untuk menumbuh-kembangkannya ini bukan merupankan suatu hal yang sulit bagi Indonesia. Pasalnya, salah satu tujuan negara melalui UU No. 7 Tahun 2016 adalah untuk menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha. Artinya, negara sudah memiliki komitmen untuk mendongkrak produktivitas garam melalui sebuah sistem dan lembaga yang memprioritaskan kepentingan petambak. Hanya saja, amanat hukum ini sulit diimplementasikan, khususnya di Madura – mengingat negara melalui PT Garam di era Orde Baru (1975) pernah melakukan diskriminasi hukum atas petambak di Sampang, Madura dengan dalih tanah penggaraman dibutuhkan negara melalui SK.1222 tanggal 29 Oktober 1975.[1]

Itu sebabnya, mengapa amanat hukum tersebut sulit diimplementasikan sehingga swasembada garam atau pun industrialisasi garam sulit digapai. Lantas bagaimana caranya menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan ini? Langkah utama yang harus dilakukan adalah mendewasakan petambak garam. Di samping itu, negara harus menjamin kepastian hukum bagi petambak dan memperioritaskan program kerja nasional untuk melayani kepentingan rakyat termasuk petambak garam.[2] Tanpa langkah dan sikap demikian, amat sulit rasanya menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang berpihak pada petambak dan diterima oleh petambak garam di Indonesia, khusunya di Madura.

Maka dari itu, mari kita belajar kepada petambak garam di Madura, khusunya di dusun Soro’an desa Marparan, kecamatan Sreseh, kabupaten Sampang. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu belajar kepada petambak di dusun Soro’an ini? Apakah petambak di dusun ini memiliki pengaruh besar dalam skala nasional sehingga kita perlu membacanya?

Pada hakikatnya, belajar atau membaca itu tidak harus kepada sesuatu yang memiliki pengaruh dan/atau memiliki legalitas. Yang terpenting adalah selama ia mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi diri kita maka ia pantas diteladani. Oleh karena itu, tidak masalah jika kita membaca dan bahkan meneladani petambak di dusun Soro’an ini. Karena – bagi penulis – petambak di sini memiliki keunikan tersendiri.

Keunikan yang pertama adalah Sampang sejak lama dikenal sebagai daerah miskin dengan tanahnya yang kering. Kemiskinan ini dialami secara alamiah artinya disebabkan oleh kondisi alam yang tandus, kering, tidak adanya pengairan yang cukup serta sumber daya alam lain yang mendukung kamakmuran Sampang, termasuk di dusun Soro’an. Untuk keluar dari jaring kemiskinan tersebut maka mata pencaharian utama di dusun ini adalah penghasil garam.

Kedua, sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja lokal, Madura sudah dikenal sebagai daerah penghasil garam. Dalam perjalannya, di era kolonial, ada ketakutan yang sulit dilupakan oleh petambak di Indonesia, khusunya di Madura yakni menguatnya monopoli penjualan, pembelian garam yang dilakukan oleh satu organisasi yaitu Departemen van Onderwijs Eredienst Nijvergeid. Selain itu, sistem pinjamannya memiliki bunga yang tinggi yakni 8% hingga 20% perbulan – pemberian pinjaman ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya para renterir. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya.[3] 

Sesudah kemerdekaan Indonesia, monopoli kolonial tersebut ditinggalkan (1959). Namun, pada dasarwarsa 1970-an kebutuhan terhadap monopolisasi demi meningkatkan produksi kembali dirasakan sehubungan dengan kelangkaan garam.[4] Atas monopolisasi garam tersebut, petambak memandang monopoli ini tidak lain adalah bentuk penindasan yang menyengsarakan mereka selama bertahun-tahun. Bahkan, petambak Sampang pernah melakukan reclaiming guna dapat membangun usaha penggaraman yang lebih baik daripada dikelola oleh PT. Garam yang justru tata niaga rusak, utang membengkak akibat ada permainan antara PT. Garam dengan pihak importir garam luar negeri.

Seharusnya, kejadian yang menerpa pada mereka menjadi alasan tersendiri untuk menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah maupun investor, termasuk upaya menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan bagi petambak ini. Tapi, petambak di dusun Soro’an ini – bagi penulis – mampu menepis ketakutan tersebut dan bahkan mereka mampu keluar dari jurang kemiskinan yang terus melilitinya.

Atas dua alasan tersebut mari kita lebih dekat membaca (aktivitas) petambak di dusun Soro’an ini. Pada tahun 1997-an, petambak setempat dalam memproduksi garam banyak mengandalkan tenaga manusia. Itu disebabkan, mempersiapkan tambak adalah kerja khusus yang menyita banyak waktu. Artinya, kanal-kanal harus diperdalam, tanggul-tanggul harus diperkuat, dan petak-petak harus dibersihkan dari tumbuhan-tumbuhan, dibajak, digaru, diratakan, dan dikeraskan.[5]

Luas tambak garam setempat pun bervariasi dari 0,25 hektar hingga beberapa hektar. Setiap tambak, tegantung luasnya, terdiri dari 4, 6, 8, 10 atau 12 petak dangkal dan sebuah kolam yang lebih dalam. Salah satu petak ini, yang disebut meja garam, disiapkan untuk proses kristalisasi garam. Sementara petak-petak lainnya berfungsi sebagai kolam yang mengalirkan air ke meja garam. Sekitar 3-4 pekan, garam dapat dipanen. Proses untuk mendapatkan garam ini bisa ditempuh selama enam bulan: tiga bulan proses pembuatan lahan dan tiga bulan selanjutnya proses panen garam.[6]

Proses yang demikian itu membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang cukup lama. Dan, itu tak lagi dilakukan pada tahun 2011-an ke atas karena pada masa ini mereka lebih memaksimalkan alat bantu lain berupa geoisolator (plastik/terpal) – awalnya mereka mendapat bantuan dari pemerintah (PUGAR) di tahun 2012, tiga tahun kemudian, mereka berinisiatif membeli sendiri. Dengan adanya alat bantu tersebut, mereka mampu mempercepat hasil panen garam kisaran 3 ton – 5 ton selama prosesnya 3-4 hari. Apabila prosesnya itu 8-10 hari maka petambak bisa menghasilkan garam sebanyak 15 ton – 20 ton dengan luas lahan tambak kurang lebih 0,25 hektar.[7] Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak segala bentuk perubahan, termasuk bantuan dari PUGAR. Yang terpenting, selama sesuatu yang baru itu dapat mempermudah produksi garam dan membuat petambak garam lebih sejahtera maka sepanjang itu mereka akan terbuka.[8]

Berdasarkan uraian di atas, menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan yang berpihak pada petambak guna menompang industrialisasi garam di Indonesia bukan hal yang tidak mungkin terjadi dan diterima oleh petambak garam Indonesia, khusunya petambak di dusun Soro’an ini. Hanya saja, dalam prosesnya, petambak harus diberi pengertian dahulu tentang rencana dan manfaat dari proyek yang akan dikerjakan. Karena swasembada garam atau industrialisasi garam sekali pun, bagi petambak di dusun Soro’an bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi industrialisasi itu haruslah yang bisa mengangkat harkat dan mensejahterakan mereka.

Menghadirkan pemahaman revisonis tentang petambak di dusun Soro’an ini jelas merupakan sesuatu yang amat penting, mengingat petambak di Madura khususnya di dusun Soro’an cukup memiliki pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia mengetahui bahwa selain Madura penghasil tembakau juga penghasil garam. Maka, menghadirkan pemahaman bahwa petambak di dusun Soro’an ini memiliki sikap dewasa dan tidak kaku dalam menghadapi perubahan zaman, tentu sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam upaya industrialisasi garam di Indonesia. 

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

De Jonge, Hubb, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi; Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura, terj. Arief B. Prasetyo Yogyakarta: LKiS, 2011.

Nuhajarini, Dwi Ratna, dkk, Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2015.

Salim, Zamroni, dan Ernawati Munadi (ed.), Info Komoditi Garam, Jakarta: Badan Pengkajian dan pengembangan Perdagangan Al-Mawardi Prima, 2016.

Wawancara dengan Abdul Ghani, 25 Mei 2019.

Wawancara dengan M. Ra’i, 25 Mei 2019.

Wawancara dengan Syafi’I, 24 Mei 2019.


[1] Dwi Ratna Nuhajarini, dkk, Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2015) hlm. 136-140.

[2] Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019, produksi garam rakyat ditargetkan meningkat dari 3,3 ton di tahun 2015 menjadi 4,5 ton di tahun 2019. Meskipun target peningkatan produksi garam untuk mendukung kedaulatan pangan dirumuskan dalam sasaran pembangunan 2015-2019, namun usaha untuk mewujudkan swasembada garam telah dimulai sejak tahun 2011 melaui program Pemberdayaan Garam Rakyat (PUGAR) yang dijalankan oleh KKP. Kendati demikian, program tersebut tidak akan ada artinya jika tanpa ditopangi sikap deawasa dari petambak garam. Oleh karena itu, keberadan sikap dewasa petambak ini tidak bisa ditawar lagi. Lebih lengkapnya lihat, Zamroni Salim dan Ernawati Munadi (ed.), Info Komoditi Garam, (Jakarta: Badan Pengkajian dan pengembangan Perdagangan Al Mawardi Prima, 2016), hlm. 85 – 102.

[3] Dwi Ratna Nuhajarini, dkk, Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipah dan Ladang Garam, hlm. 115-125.

[4] Hubb De Jonge, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi; Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura, terj. Arief B. Prasetyo (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 56-57.

[5] Hubb De Jonge, Garam Kekerasan dan Aduan Sapi; Esai-esai tentang Orang Madura dan Kebudayaan Madura, hlm. 40.

[6] Hasil wawancara dengan Syafi’i.

[7] Hasil wawancara dengan M. Ra’i.

[8] Hasil wawancara dengan Abdul Ghani.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here