Opini Sesat Soal Harga Garam

Opini Sesat Soal Harga Garam

Harga garam produksi petani lokal selalu jadi perbincangan menarik tiap tahun. Apalagi saat sedang anjlok atau mengalami penurunan harga. Semua orang akan menyalahkan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Impor dianggap biang keladi melemahnya harga garam di tingkat petani.

Padahal, kuota impor sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan produksi dalam negeri. Misal, di tahun 2020 kebutuhan garam nasional sebesar 4,4 juta ton, sementara produksi garam lokal diproyeksikan sebesar 2,1 juta ton (jika iklim dan cuaca mendukung). Artinya ada kesenjangan antara jumlah produksi dengan kebutuhan garam berkisar 2,4 juta ton, yang ini kemudian dipenuhi melalui impor. 

Sektor industri yang membutuhkan garam impor diantaranya CAP, aneka pangan, pengeboran, farmasi dan industri soda ash. Kelompok ini membutuhkan standar mutu yang cukup ketat, kadar NaCl tinggi, Ca, Mg dan cemaran logam rendah, yang hanya di dapat dari garam impor. 

Keseluruhan garam tersebut mereka gunakan untuk bahan baku produksi. Tidak ada yang dijualbelikan atau merembes ke pasar. Kanapa? Karena proses perizinan impor sudah sangat sulit, terlebih secara ekonomi tidak menguntungkan. Garam menjadi bahan produksi yang diolah dan memberikan dampak ekonomi jauh lebih besar. Sebagai contoh, di tahun 2019 industri mamin tercatat memiliki nilai ekspor mencapai USD27,28 miliar dan menyerap tenaga kerja lebih dari 1,2 juta. 

Kenyataannya, menyoal impor tatkala harga garam anjlok hanya opini sesat yang justru menutupi fakta sebenarnya. Fakta bahwa ada regulasi yang seharusnya dirubah. Fakta ada BUMN garam yang seharusnya menyeimbangkan harga, justru bersaing dengan garam rakyat. 

Ada tiga persoalan yang menyebabkan harga garam lokal anjlok tiap tahunnya, antara lain;

1. Tidak ada patokan harga

Masalah utama yang membuat harga anjlok ialah karena garam dikeluarkan dari komoditas yang diatur dalam Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dulu di Perpres 71, garam dimasukkan barang kebutuhan pokok dan penting, sama daging, susu, tepung, cabai. Jadi pemerintah bisa menetapkan harga HPP, istilahnya harga dasarnya. Tapi, kemudian Perpres diubah kemudian dikeluarkan dari Perpres yang baru, diganti ikan sakit perut, ikan kembung. 

Akibat tidak adanya regulasi yang mengatur tentang patokan harga garam, maka mekanisme pasar yang menentukan. Saat ini rata-rata harga garam berada di kisaran Rp 300 di tingkat petani dan Rp 700 di gudang PT Garam. Harga garam akan dinilai layak manakala berada di angka lebih dari Rp 1.000/kg.

2. Minimnya peran BUMN garam

Peran BUMN garam (PT Garam) yang diharapkan menjadi stabilisator harga, namun realitanya tidak berpihak kepada petani garam tradisional. BUMN ini justru malah bersaing dengan garam rakyat.

PT Garam seharusnya bertanggungjawab melakukan kegiatan usaha industri garam beserta angkutannya, pembinaan usaha garam rakyat, pengendalian stok, dan stabilisasi harga garam secara nasional, Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk PU Garam menjadi Perusahaan Perseroan. 

Apalagi ada penyerataan modal negara sebanyak Rp 510 miliar per tahun. Jumlah ini rasanya cukup untuk menyerap dan menyalurkan garam nasional.  

3. Kualitas garam rendah 

Garam rakyat yang diproduksi petambak masih di bawah standar kualitas garam nasional. Semestinya kualitas garam nasional harus di atas kadar NaCl 94 persen. Hal ini yang menyebabkan garam lokal tak terserap. Akibatnya stok menumpuk saat panen dan harga mengalami penurunan cukup signifikan. Bahkan, penurunan harga bisa mencapai level Rp 250 per kilogram (kg).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono menjelaskan, garam yang diproduksi petani terdiri dari tiga level yaitu K1, K2 dan K3. Garam itu nantinya diserap dua pihak, yakni PT Garam (Persero) dan industri.

Garam K1 merupakan garam dengan kualitas yang baik dengan kadar NaCI paling tidak 94%. Sementara, K2 dan K3 di bawah itu.

“Rendahnya harga garam disebabkan kualitas kadar NaCl tidak sesuai dengan standar mutu garam nasional. Selama ini, kualitas garam tingkat petani di bawah 94 persen,” katanya. 

Penulis : Susetyo Raharjo (Direktur FDEP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here