Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil memastikan, sengketa lahan garam seluas 3.720 hektare (Ha) di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Nagakeou, Nusa Tenggara Timur sudah selesai.

Sofyan menjelaskan pihaknya telah membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan di Kupang seluas 3.720. Nantinya 40% dari lahan tersebut akan dibagikan ke rakyat dalam bentuk Tanah untuk Objek Reforma Agraria (TORA).

“Itu 40% kita bagikan kepada rakyat dalam bentuk TORA, reforma agraria. Jadi nanti rakyat yang sekitar tanah itu akan dapat 40%. Sisanya untuk kepentingan industri ya, industri garam,” jelasnya.

Artinya lahan yang akan dimanfaatkan oleh industri garam adalah sebesar 2.220 hektare ditambah 400 hektare yang sudah digunakan oleh PT Garam (Persero). Totalnya 2.620 hektare untuk industri.

“Jadi 2.600 hektare sekarang siap dikembangkan. Dan sudah ada mulai mengembangkan skala-skala kecil,” tambahnya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah NTT selaku pemegang HPL telah diminta untuk menyelesaikannya dalam waktu satu bulan.

Bila gagal, ia memastikan akan mencabut HPL yang menjadi hak pemerintah pusat. “Kita putuskan jadi kalau gak diselesaikan. HPL-nya kita cabut. Langsung berikan ke investor. Jadi supaya jangan HPL itu ganggu investasi,” kata Sofyan. Sofyan juga menjelaskan, di lokasi ini sudah mulai dikembangkan produksi garam mulai dari skala kecil.

Ia mengharapkan, nantinya skala industri garam yang memanfaatkannya dapat lebih besar lagi, sehingga membantu kebutuhan garam nasional. “Itu kebutuhan garam nasional kita akan sangat terbantu,” ucap Sofyan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here