Beranda Berita Petambak Garam Tak Diberi Insentif Produksi Garam Industri

Petambak Garam Tak Diberi Insentif Produksi Garam Industri

Pemerintah berencana mengimpor garam untuk menutup kebutuhan industri pada tahun ini. Kebijakan ini selalu jadi sorotan karena Indonesia merupakan negara maritim, tapi produksi garam lokal tak pernah mampu memenuhi kebutuhan.

Usut punya usut, menurut Ekonom Indef Nailul Huda, keran impor lagi-lagi dibuka karena produksi garam di dalam negeri belum juga mampu memenuhi standar garam industri. Yaitu, karena persoalan kandungan Natrium Clorida (NaCl) yang rendah.

Kisaran kadarnya dari hasil produksi lokal cuma 88-94 persen. Padahal, kebutuhan industri mencapai 97 persen. Kondisi ini membuat hasil produksi garam di dalam negeri hanya bisa mengamankan kebutuhan konsumsi rumah tangga, tapi rendah pemenuhannya untuk industri.

“Untuk kebutuhan garam industri, seperti CAP dan kimia, belum bisa dipenuhi oleh garam dalam negeri. Satu-satunya jalan adalah mengimpor dari luar,” imbuh Huda kepada¬†CNNIndonesia.com.

Sebenarnya, garam lokal bisa saja sesuai standar. Tapi, harus diolah lagi agar NaCl-nya meningkat. Nah, pengolahannya ini tentu menambah biaya operasional yang ujungnya berpengaruh ke harga jual garam bagi industri.

Sayangnya, harga garam tersebut sering kali tidak masuk hitung-hitungan industri karena akan membuat mereka merogoh kocek lebih dalam. Sementara, harga garam industri yang diimpor justru lebih murah.

“Karena garam impor jauh lebih murah dibandingkan garam lokal,” jelasnya.

Masalahnya, kondisi ini sudah bertahun-tahun terjadi, tapi produksi dalam negeri tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan industri. Lalu apa yang salah?

Huda mengatakan biang kerok rendahnya produksi garam lokal, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, terjadi karena minim insentif dari pemerintah untuk petani garam.

“Petambak garam tidak mempunyai insentif untuk memproduksi garam industri. Hal ini karena sistem kristalisasi yang masih mengandalkan sinar matahari,” ungkapnya.

Padahal, untuk mendapatkan garam dengan kadar NaCl yang tinggi, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, ketika seluruh rangkaian produksi yang memakan biaya itu sudah dilakukan, harga jual garam kualitas bagus dan jelek rupanya tidak signifikan.

Ia memberi contoh, harga garam untuk kualitas bagus dan jelek sempat sama di kisaran Rp150 per kilogram (kg) di Rembang. Padahal, menurut aturan harga pemerintah seharusnya garam kualitas 1 senilai Rp750 per kg dan kualitas 2 Rp500 per kg.

“Makanya daripada semakin lama mengkristalisasi garam yang tentu akan ber-impact ke cost production, petani ini milih produksi garam dengan kualitas jelek. Toh, harga jualnya sama saja,” jelasnya.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here