Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman mengatakan hal itu karena kuota impor yang diberikan pemerintah tak sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk tahun ini, industri makanan dan minuman hanya diberikan kuota impor garam sebanyak 300 ribu ton. Padahal, kebutuhan industri mencapai 550 ribu ton per tahun.

“550 ribu ton itu sangat kecil sekali, kita sudah mengajukan, di Rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kemenko dapetnya 300 ribuan, ini sudah habis,” kata Adhi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

“Dari spesifikasinya, dari kadar airnya, kontaminasinya, karena kebanyakan dari stok yang ada sekarang di dalam negeri itu kadar airnya tinggi,” tuturnya.

“Dan untuk industri pengolohan garam diwajibkan diambil dari dalam negeri sudah dilakukan, tapi hanya 80 persen karena kualitas garamnya enggak sesuai, nah ini yang kita harap disingkronkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, bila pemerintah takut membuka keran kuota impor garam industri karena khawatir menggangu pasar konsumsi seharusnya menindak tegas oknum pelaku yang bandel.

“Itu supaya tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Jadi jangan yang bener kerjanya jadi rugi, kalau ada yang nakal silahkan ditindak,” ujar Adhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here