Urgensi Garam dalam Peningkatan Sektor Industri dan Perekonomian

0
29

Garam merupakan komoditas penting bagi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), kebutuhan garam untuk industri dalam negeri tahun 2018 sebesar 3,7 ton yang diperoleh dari impor secara bertahap. Hal ini menjelaskan bahwa urgensi garam sebagai bahan baku dan bahan penunjang kegiatan produktivitas industri dalam negeri sangatlah penting. Perlu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kontinuitas produksi garam untuk pemenuhan konsumsi dan industri.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebuah potensi kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi laut dengan meningkatkan produktivitas garam bagi industri dan konsumsi nasional. Selain konsumsi, garam memiliki kegunaan dan peran bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri petrokimia, pengolahan kertas dan pulp, industri aneka pangan pengolah garam, industri pengasinan ikan asin, industri pakan ternak, industri tekstil, industri sabun, industri  detergen, dan lain-lain. Kebutuhan garam bagi industri nasional dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pemenuhan untuk pasar domestik, dan sebagai penerimaan negara di bidang ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statiska, tingkat pengangguran terbuka bulan Agustus tahun 2017 sebesar 5,50 persen. Persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen dari bulan Februari tahun 2017. Peningkatan kebutuhan garam untuk industri dan konsumsi, memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Jika pemenuhan kebutuhan garam dapat dipenuhi oleh sektor rumah tangga produksi dalam negeri, maka akan dapat mengurangi beban impor pemerintah. Manfaat lain yang diperoleh bagi Indonesia apabila pemenuhan garam sektor industri dialihkan kepada masyarakat adalah peluang terciptanya lapangan pekerjaan untuk mengolah potensi laut (terutama garam), sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran.

Namun, butuh dorongan dan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat guna pemenuhan kebutuhan garam secara mandiri. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pemenuhan garam nasional:

  1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat (terutama masyarakat yang tinggal di sekitar pantai atau laut)

Kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pantai atau laut lebih menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan dan menjual hasilnya untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat biasanya hanya memiliki pengetahuan untuk melaut, mengolah ikan asin atau hasil laut agar tetap awet dan tidak membusuk. Biasanya pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah garam dari air laut hanya ditekuni oleh sektor-sektor industri rumah tangga produksi yang telah turun-temurun menjalankan usaha tersebut.

  • Kurangnya sosialisasi mengenai peran dan kegunaan garam bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat oleh pemerintah maupun lembaga

Rendahnya birokrasi distribusi informasi dan banyaknya daerah marginal yang belum memiliki akses untuk mengetahui informasi terbaru dari pemerintah. Hal ini menyebabkan sosialisasi terhambat, sehingga usaha untuk mengembangkan pemenuhan garam secara mandiri tidak dapat berjalan dengan baik.

  • Masyarakat belum siap atau belum mampu menerima perubahan

Hal ini berkaitan dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh perubahan struktural dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat industri. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, biasanya akan tergeser dan terbelakang dibandingkan dengan daerah yang memiliki mobilitas yang tinggi. Rata-rata masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah marginal (pinggiran) tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi yang telah ada, misalnya handphone, laptop. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya kesenjangan budaya, guncangan budaya, sehingga masyarakat tidak mampu mengikuti perubahan masa dari tradisional ke modern

  • Tingginya sterotip dan prasangka buruk masyarakat terhadap program pemerintah

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah masyarakat kurang mendukung program pemerintah dengan segala bentuk kecurigaan dan prasangka buruk. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan secara maksimal karena masyarakat tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah sumber daya manusia yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan garam, kurangnya sosialisasi mengenai peran dan kegunaan garam bagi perkembangan industri dalam negeri. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan garam selalu bergantung pada impor. Padahal, jika masyarakat dan pemerintah saling mendukung dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengolahan garam, maka kebutuhan garam nasional akan dapat terpenuhi, baik sebagai konsumsi nasional maupun industri nasional.

Untuk itu diperlukan solusi menuju kemandirian garam di Indonesia dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

  1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik masyarakat yang bertempat tinggal di daerah marginal (daerah laut atau pantai), sektor industri rumah tangga pengolah garam, maupun perusahaan-perusahaan bertaraf nasional sebagai pengolah garam untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian garam nasional.
  2. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam pengolahan garam agar garam yang dihasilkan memiliki kualitas baik, sehingga menjadi komoditas ekspor yang mampu menunjang penerimaan negara.
  3. Memberikan pengarahan, motivasi agar tercipta kesadaran dalam diri masing-masing individu bahwa garam penting bagi masyarakat, selain konsumsi tapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga dapat mengerjakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
  4. Memberikan pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar lebih baik lagi.
  5. Pemerintah tidak hanya sebagai regulasi pembuat kebijakan. Akan tetapi, pemerintah juga perlu ikut dalam pelaksanaan solusi kemandirian garam dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengolah garam, membuat atau menciptakan alat pengolah garam air laut sehingga memudahkan masyarakat dalam pengolahan garam. Tujuan diciptakan alat pengolah garam air laut adalah untuk menjaga dan memenuhi kebersihan dan kualitas garam yang baik.

Dengan demikian, solusi menuju kemandirian garam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun, perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut. Tidak hanya sistem regulasi yang baik dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tetapi perlu juga sumber daya manusia yang baik, sehingga mampu menyongsong perekonomian bangsa untuk maju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here